Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di bumiputra memberikan
pengaruh yang cukup besar terhadap peta komoditi pangan. Faktor tingginya
harga cengkeh dan pala adalah alasan bendera Portugis berkibar di kawasan
indonesia bagian timur yaitu kepulauan-kepulauan Maluku pada tahun 1550-an. Penjajahan
dan monopoli harga pun dimulai dari sini. Selain perang dan pembantaian di
Jazirah al-Mulk (negeri para raja-raja), penebangan dan pembakaran pohon
cengkeh dan pala di lakukan secara besar-besaran dari Pulau Banda Neira sampai
di Pulau Halmahera. Alasan Portugis melakukan hal tersebut karena Belanda,
Spanyol dan Inggris tidak mau kalah untuk mendapatkan emas hijau ini.
Kemudian pada masa Belanda, bukan hanya cengkeh dan pala
yang dibumihanguskan, sagu sebagai makanan pokok masyarakat indonesia bagian timur (NTT, Maluku,
dan Papua) ikut dalam kejahatan kolonial ini. Belanda lebih memilih beras dan
perkebunan berskala besar untuk industri agar memberikan kuncuran dana besar
kepada mereka dan negaranya.
Ketika memasuki era kemerdekaan, pemerintah Indonesia
langsung berkonsentrasi untuk membangun sektor pertanian di segala bidang mulai
dari potensi laut hingga di daratan. Tak tanggung-tanggung program swasembada
beras pun dicanangkan oleh presiden Ir. Soekarno tepatnya selama periode
1952-1956. Itulah sejarah awal bangsa ini mengenal kata swasembada beras. Pada
masa itu pula penjajahan lewat pangan kepada masyarakat Indonesia timur
berlanjut ketika Soekarno memperlebar pola komsumsi dari awalnya beras ditambah jagung. Dengan alasan diversivikasi pangan hanya beras dan jagung yang
menjadi konsentrasi pembangunan di bidang pangan. Sagu diabaikan, masyarakat Indonesia
timur pun dilupakan!
Untuk pertama kalinya juga, pemerintahan republik membentuk
badan penyangga pangan yang di sebut Badan Urusan Logistik atau Bulog pada
tanggal 14 Mei 1967. Tugas dari Bulog adalah sebagai agen pembeli beras
tunggal. Berdirinya Bulog sejak awal di proyeksikan untuk menjaga ketahanan
pangan indonesia melalui dua mekanisme yakni stabilitas harga beras dan
pengadaan dana bulanan untuk PNS dan Militer. Pada prinsipnya, Bulog nantinya akan
menjadi lumbung nasional yang tugas utamanya untuk menjaga pasokan (supply) komoditi pangan dan menjaga
stabilitas harga tanaman pangan utama. Selanjutnya akan Beta bahas penjajahan yang dilakukan Bulog.
Pada masa orde baru pembangunan di sektor pertanian tetap
menjadi prioritas program kerja kabinet. Selama dua periode PELITA (Pembanguan
Lima Tahun) dari tahun 1969-1979, kebijakan pembangunan lebih banyak
dikonsentrasikan untuk basis sektor pertanian. Program Revolusi Hijau (green revolution) guna mendukung
pencapaian swasembada beras pada tahun 1974. Pada tahun 1971, Bulog mendapatkan
tugas baru, yaitu mempunyai peran sebagai badan resmi yang memonopoli pangan di
dalam negeri. Segala hal yang diimpor atau diekspor dikendalikan secara penuh
oleh Bulog. Selain itu, Bulog adalah badan penyangga harga pangan. Ya, badan
penyangga pangan. Di sinilah cengkeh pun kembali dijajah lewat monopoli harga. Pada
masa keemasannya harga cengkeh berkisar Rp. 200000-500000/kg. Dengan harga yang
tinggi inilah kemudian Soeharto memberi kewenangan kepada Badan Penyangga Harga
Pangan untuk menstandarisasi harga hingga harganya jatuh di bawah kisaran
Rp.15000/kg. Ironis, ketika harga tersebut hanya di berlakukan hanya di dalam
negeri. Ketika supply cengkeh masuk ke gudang Bulog, kemudian di ekspor ke luar
negeri dengan harga sebelumnya Rp.500000/kg.
Belum selesai pada program Bulog, Soeharto kemudian
berambisi untuk mempercepat swasembada beras yang belum pernah dicapai sejak
masa kemerdekaan. Salah satunya mengadopsi program Revolusi Hijau tahun 1972. Sayangnya,
program yang berbiaya mahal tersebut ternyata hanya menghasilkan swasembada
beras pada tahun 1984, 1985, dan 1986 (berdasarkan laporan dari BPS). Sesudah Indonesia
kembali menjadi pengimpor beras, bahkan pengimpor terbesar di Asia Tenggara. Program
Revolusi Hijau ini pun hanya menguntungkan petani kaya atau pemilik lahan yang
luas dan korporasi-korporasi besar (kapitalisme).
Tanaman padi disosialisasikan (bahkan didoktrin) di wilayah
yang dianggap cocok untuk ditanami padi seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,
Maluku, NTT, NTB, bahkan sampai ke Papua. Dari sinilah lahirnya program
pengusiran sebagian masyarakat ekonomi lemah yang ada di Jawa secara halus. Transmigrasi
di berlakukan secara bertahap dimulai pada tahun 1970-an hingga sekarang. Dengan
program ini ribuan bahkan jutaan orang dari Jawa disebarluaskan di daerah yang
ditargetkan tadi. Hasilnya ‘nihil’. Masalah pun bertambah panjang dengan
lahirnya konflik antara warga transmigran dan peduduk pribumi. Contonhnya di
Lolobata, Halmahera Timur, dan di Wamena, Papua. Selain itu transmigrasi
terkesan jawanisasi, dikarenakan
pemaksaan untuk menanam padi di daerah yang tidak cocok ditanami, nama desa
sebelumnya diganti dengan nama ala Jawa, tindakan rasis kepada suku-suku
pribumi, dan lahirnya kesenjangan dengan ganas, dikarenakan modal dari
pemerintah untuk trasmigran di jadikan modal usaha untuk membangun perusahaan
dan peluasan lahan secara besar-besaran. (cek modul “Ruang Hidup Orang HALTIM yang direbut” oleh Risman
Buamona dkk.). Sekali lagi program semacam ini menjajah masyarakat di Indonesia
Bagian Timur! Dengan ini sagu pun secara perlahan tergusur di dapur masyarakat
indonesia timur. Budaya: “katong samua basudara’’ pun mulai memudar.
Pada tahun 1995 kondisi keuangan dalam negeri yang amblas
membuat World Bank dan koleganya melihat celah. Dengan kondisi perekonomian indonesia
yang semrawut, Soeharto pun mengambil resiko, tak tanggung-tanggung kertas
bukti ekonomi diliberalisasi dan ditandatangani oleh Soeharto. Penjajahan lewat
kapital (modal) pun dilancarkan. Dampaknya adalah krisis moneter.
Memasuki masa-masa kepemimpinan selanjutnya, Pemerintah
menarget Swasembada beras pada tahun 2014 ini, namun tak kunjung terwujud, bagaimana
dengan sagu? Adapun program dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu diversivikasi
pangan. Akan tetapi dikelola oleh korporasi sehingga berdirinya perusahaan sagu
di Ambon dan Papua Barat. Hak petani untuk mengolah sagu pun dicabut! Keuntungan
hanya di miliki perusahaan dan negara. Di sisi lain manusia dan sagu akan
tereksplotasi secara bersamaan. Pohon sagu ditebang untuk industri, sedangkan
manusianya menjadi buruh yang murah.
MUH.IDRA FAUDU - Redaktur dan Penggiat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur
0 komentar:
Posting Komentar